Negeri Kita, Kita Sendirian

[1] Mereka

“ Janganlah segan belajar dan membaca, pengetahuan itulah perkakas mereka kaum hartawan untuk menindas kamu. Dengan pengetahuan itulah kelak kamu bisa merebut hakmu, hak rakyat. Asahlah otakmu dengan pengetahuan di manapun juga. Janganlah kamu sangka bahwa kamu sudah cukup pandai dan takabur mengira sudah kelebihan kepandaian buat memimpin dan menyelamatkan 55 juta manusia, yang beribu tahun terhimpit. Kawan, kawan, pengetahuan itulah kekuasaan, yang mungkin kelak dari kamu, rakyat-rakyat melarat akan menuntut segala macam pengetahuan, seperti dari satu perigi yang tak boleh kering. Bersiaplah. “

Kata-kata Tan Malaka tahun 1926 itu sedikit banyak membuat saya tersadar akan gambaran negeri yang terkesan beberapa tahun ini. Dengan banyaknya gejolak aksi massa atau demonstrasi yang terjadi hampir merata di berbagai wilayah di Nusantara, terlepas dari apapun motivasi atau kepentingan tertentu yang menggerakkan itu semua, membuat otak saya berdenyut dan bertanya dalam kebodohan yang tak menentu, apa yang sedang terjadi dengan kita para rakyat ini ? apa yang kita tuntut ? apa yang kita minta ? Bagaimana bisa kekuasaan kita bahkan memaksa kita untuk memohon-mohon dalam bentuk-bentuk aksi seperti ini ? Bagaimana bisa negara yang mengakui kedaulatan di tangan rakyat ini membuat rakyatnya harus memelas dalam keadaan yang tak jelas ? Apa yang sedang terjadi dengan kita ? Lebih-lebih, apa yang sedang dilakukan oleh negara kita, vulgarnya, apa yang dilakukan oleh para pelayan kita, pemerintah kita ? Sungguh pedulikah mereka pada kita ?

Demonstrasi dan unjuk rasa itu, seperti hamparan konstelasi, bisa jadi merupakan gambaran dari suatu pertanda. Agak tergelitik ketika beberapa waktu yang lalu mendengar pandangan dari Ryaas Rasyid yang mengobservasi adanya fenomena tidak responsifnya pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan secara lebih dingin. Menurut Rasyid, demonstrasi pada dasarnya merupakan pilihan terakhir dari cara-cara untuk menyampaikan aspirasi yang ada. Pilihan-pilihan utama merupakan cara-cara yang lebih elegan, yaitu seperti pembuatan dan penyampaian petisi, pengiriman delegasi, ataupun penyampaian melalui media, berupa surat pembaca, opini, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mengapa pilihan terakhirlah yang selalu dipilih dulu oleh kita ? pertanda apakah itu ? Apakah ini adalah pertanda kebalnya mata dan telinga pemerintah terhadap aspirasi yang lebih dingin ? Apakah ini adalah pertanda sikap pragmatis pemerintah yang menganggap bahwa penyampaian aspirasi secara dingin dan etis itu seperti tidak ada gunanya dan tak perlu dihiraukan karena tak mencemaskan dan mengganggu mereka ? Apakah ini adalah pertanda bahwa pemerintah kita harus selalu dibuat kaget / shock dengan lonjakan gerakan masif yang mengganggu, membuat mereka sport jantung dan akhirnya mau melihat barang sedikit masalah-masalah yang sedang diteriakkan ? Apakah benar ini adalah tanda tidak responsifnya pemerintah pada aspirasi yang kita sampaikan secara baik-baik ? Amburadulnya aksi-aksi massa yang terjadi beberapa tahun ini memang seharusnya bisa memerahkan mata dan memekakkan telinga mereka terhadap isu-isu yang terjadi pada rakyatnya. Benarkah demonstrasi dan gerakan aksi massa yang pada dasarnya hanya sekedar untuk membuka mata dan telinga mereka ternyata lebih efektif daripada penyampaian gagasan dan komplain yang lebih bermartabat ?

Sidney Jones mengatakan bahwa pemerintah yang tidak konsisten dan konsekuen dalam menjalankan kebijakan menyebabkan rakyat tidak cukup optimal merasakan adanya kehadiran negara dalam varian layanan publik. Visi ini didukung dengan pandangan Amartya Sen yang melihat bahwa kualitas dan reliabilitas layanan pemerintah yang rendah akan memberi dampak yang nyata bagi kehidupan rakyat, mempengaruhi kemiskinan, kelaparan, rendahnya daya beli, termasuk ketiadaan hak milik, dan sebagainya. Dari sini, probabilitas yang terbuka adalah rendahnya konsistensi, konsekuensi, kualitas, dan reliabilitas pemerintah untuk bisa mendengarkan aspirasi dan menjelaskan kebijakannya secara lebih lugas dan menapak pada bumi rakyatnya, disertai dengan implementasi yang tidak jelas dan tidak efektif sehingga kehidupan malah terasa semakin berat, membuat rakyatnya tidak merasakan adanya kehadiran mereka sebagai representasi dari negara.

Karl Marx pernah meragukan eksistensi sebuah negara dengan hadirnya pemerintah. Menurut Marx, adanya pemerintah justru akan menghasilkan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, tidak diperlukan, karena hanya akan menguntungkan pihak/kelompok tertentu. Tapi kemudian dibantah oleh logika rasional Hegel tentang perlunya sebuah sistem governmental yang mampu dan bersedia dalam keseimbangan individual dan sosial untuk mengatur wilayahnya, kawasannya, lingkungan sekitarnya, dan rakyatnya, dalam bentuk sebuah negara dengan bingkai keadilan sosial. Masuk akal. Visi Hegel ini pun seperti didukung dalam konsep negara kita, yaitu membentuk pemerintah negara yang memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tapi dengan pincangnya keseimbangan dan keadilan yang terus terasa, sepertinya bagi kita di hari-hari ini, skeptisme Marx pun terasa sedikit masuk di akal. Adilkah ? Sejahterakah ? Cerdaskah ? Bagaimana kita harus melihat negeri kita, tanah dan air kita ? Bagaimana kita harus melihat pemerintah kita, pengurus dan pelayan kita ? Terlebih, bagaimana kita akan memposisikan diri kita di sana ?

[2] Ini Negeri Kita

Mohammad Hatta pernah menyatakan visi demokrasi sebagai perwujudan perwakilan dalam nuansa yang lebih bersifat egaliter. Bagaimana kita telah dan akan diwakili pun, rasanya kita semua sudah tahu. Segala macam demonstrasi dari berbagai lapisan sosial masyarakat yang telah terjadi selama ini, rasanya adalah bukti nyata hasil kinerja dari wakil-wakil kita yang terhormat. Dengan begitu, terlepas dari pesta demokrasi yang langsung dilakukan oleh kita sendiri, apakah egaliterianisme itu telah terasakan terutama dalam kehidupan praktis kita ? dalam kehidupan praktis kaum marjinal di negeri kita ? Coba tanya mereka. Tanya mereka, apa itu demokrasi ? Siapa sebenarnya yang diwakili ? Di mana sisi egaliternya ?

Saya pernah melihat sebuah foto masyarakat tradisional Papua. Waktu itu mereka sedang duduk di emperan jalan, menjajakan sayur-sayur mereka. Duduk berleseh di tepi jalan, membentuk pasar kaget setiap pagi. Foto ini jarak fokusnya sengaja dibuat pendek sehingga bagian latar dari penjaja sayur ini terlihat buram. Tapi samar-samar saya masih bisa melihat latar tersebut, sebuah papan nama pasar swalayan yang modern, nama yang berasal dari luar daerah. Hebat, Papua telah menjadi sedemikian maju dan atraktif sehingga menarik merk dagang dari luar untuk menginvestasikan modalnya di sana. Luar biasa. Dan kalau mau tahu, sebenarnya tapak tempat berdiri pasar swalayan ini, dulunya adalah lokasi pasar tradisional tempat berjualan para penjaja sayur tradisional yang sekarang “mengesot” di jalan itu. Kini mereka telah tergusur, justru di tanah mereka sendiri. Justru di tanah air mereka yang mengakui kekayaannya akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran mereka. Ironis.

Beberapa hari yang lalu, saya kembali melihat sebuah foto. Sebuah foto tanah kelahiran saya, sebuah foto di tanah Borneo. Lokasi foto itu adalah di sebuah daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Aru, Kalimantan Barat. Beberapa ibu Dayak tersenyum membawa keranjang sayur panjang tradisional yang diikatkan di kening/kepala. Di foto itu, latar dari ibu-ibu ini adalah sebuah gardu listrik. Di sana, di halaman belakang negeri ini, mereka tersenyum, karena listrik telah masuk ke desa mereka. Ya, listrik, bukan ABRI. Listrik di negeri kita telah menjangkau desa terpencil di Borneo sana. Luar biasa ? tentu saja. Dan kalau mau tahu, listrik itu adalah listrik yang dibeli dari tetangga kita, Malaysia. Dan kalau mau tahu lagi, bahan bakarnya kemungkinan besar adalah batubara hasil tambang tanah Borneo kita. Bagaimana bisa tanah Borneo, tanah penghasil listrik di kepulauan Jamrud Khatulistiwa ini, tak punya listrik untuk rakyatnya sendiri ? Bagaimana bisa tanah Borneo, tanah penghasil batubara yang bahkan menjadi penghasil cahaya yang menerangi China, Jepang, Taiwan, dan Korea, tak punya cahaya untuk menerangi tanahnya sendiri ? Sebuah tanah, yang menurut Semaun hanya dari sebagian hutannya saja, bisa membuat Sukarno punya modal untuk membangun ibukota baru di sana. Coba kasih tahu saya, bagaimana bisa ? Ironis yang berdarah-darah.

Potret-potret paradoks itu, membuat saya bertanya, adakah kehadiran pemerintah di sana ? Ya, tentu saja ada. Tapi, indera perasa yang tak terbiasa lagi peka malah membuat saya tidak tahu bagaimana cara merasakannya.

Jika John Kennedy pernah mengatakan bahwa jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang bisa kita berikan kepada negara, saya rasa saya ingin bertanya kepada pemerintah dan calon pemerintah kita. Apa yang bisa mereka berikan kepada kita. Apa yang bisa mereka berikan kepada negara kita. Saya rasa sudah cukup banyak yang mereka dapatkan dari tanah dan air di bumi kita. Hak-hak dan kekayaan yang seharusnya dibagi secara merata dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran kita di tanah air ini, begitu saja terhisap habis secara perlahan dan entah membuyar ke mana, sementara hampir separuh dari kita hari semakin hari semakin susah untuk melanjutkan hidup. Mungkin ada baiknya kita bertanya.

Dengan terus marak dan banyaknya orang-orang dan kelompok yang ingin memimpin kita, memimpin negeri kita, semuanya keluar dengan janji-janji dan kontrak-kontrak yang terbaik. Jajaran orang-orang nomor satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya pun kini mulai bergeliat dan bergerak kembali. Orang-orang yang dulunya merasa dengan bersama mereka pasti bisa, anehnya kini tak lagi merasa bisa bersama. Ya tentu saja, karena semuanya mereka lakukan dengan integritas dan empati, demi kita, demi rakyat. Segala atribut kerakyatan lalu dikeluarkan kembali. Mulai dari gambaran indah petani dan sawah, pasar dan sembako, laut dan nelayan, masyarakat miskin pedalaman, gelandangan, anak-anak jalanan, semua yang marjinal. Tanah kita dan juga kita sendiri, sepertinya terus menjadi lahan dan bahan eksplorasi dan eksploitasi sosial politik mereka. Semua berebut mengadukkan diri dalam satu kubangan. Semua itu demi apa ? Apa lagi kalau bukan demi rakyat, tentu saja. Tak jelas bagaimana mereka akan bergerak dalam peta logika yang mana lokasi faktual kita juga sepertinya tidak ada yang tahu dan mau tahu. Orang-orang yang dulunya terlihat hebat bersuara atas nama kita pun, kini juga ikut-ikutan berkubang. Hanya menyisakan sedikit saja nafas idealisme bagi kita. Sekelompok orang itu, mungkin ada juga di antara mereka yang hingga detik ini masih menjadi wakil kita pun tak kalah sibuk bersosialisasi dan membelanjakan modal dengan gila-gilaan supaya bisa dan tetap berada di gedung itu. Besarnya modal yang dibelanjakan demi pentingnya kedudukan ini luar biasa. Borjuisme dan kapitalisme yang mengindikasikan suatu hasil yang, terus terang cukup menyeramkan. Dengan pengeluaran sebesar itu, apa yang akan mereka harapkan dari kedudukan mereka kelak ? BEP dan keuntungan dengan tunjangan berlipat ganda setelahnya ? Bukan, sama sekali bukan. Semua itu murni dikeluarkan hanya demi tujuan kebesaran bangsa, untuk berbuat sesuatu demi negeri, demi kita, dan atas nama patriotisme dan nasionalisme. Heh, sudahlah.

Sepertinya memang benar, di saat-saat ini, siapapun yang akan keluar memimpin dan memegang kepala negeri ini, mungkin tidak akan ada bedanya. Terlalu berat dan seperti bergantung pada sesuatu yang tidak realistis jika kita hanya akan terus menunggu dan berharap. Apa yang sedang kita tunggu ? Menunggu seseorang atau sekelompok orang ? Menunggu Ksatria Piningit ? Sampai kapan kita akan terus menunggu ?

Pesta demokrasi akbar sebentar lagi akan dilaksanakan oleh kita. Bagaimana kita akan memilih ? Akankah kita berubah ? Kunokah pemikiran Tan Malaka yang telah ada lebih dari 80 tahun yang lalu, jauh sebelum kita merdeka dari senjata dan perang ? Mungkin kita bisa melihat 5 tahun lagi kedepan. Ketika saat itu tiba, mari melihat, apakah semua ini masih kontekstual dengan segala isu kerakyatan dan kebangsaan kita yang akan berkumandang di atas kita laksana tujuh lapisan langit yang tak akan pernah bisa kita capai. Jika masih, silahkan ditebak, apa yang sedang terjadi pada kita. Apa yang kita, para rakyat sedang lakukan ? Apakah kita akan dan harus terus berdemonstrasi dan berunjuk rasa ? Jangan salah sangka, saya tidak sedang menyalahkan atau melawan negara kita. Saya yang bodoh, hanya bingung. Menurut Joseph Schumpeter, demokrasi sesungguhnya berbicara tentang peran dan kekuasaan sosialitas sipil dalam menciptakan pemerintahan. Apakah kekuasaan itu hanya kekuasaan untuk memilih, mendukung, mengkritik, menggugat, atau berdemonstrasi ? saya rasa tidak sesederhana itu.

[3] Dan Kita Sendirian

Ini bukan tentang “Bersama Kita Bisa”, atau “Hidup adalah Perbuatan”, atau “Beri bukti, Bukan Janji”. Bukan pula “If there’s A Will, there’s A Way”, atau “Saatnya yang Muda Mengabdi”. Pun sama sekali bukan “Apa Kata Dunia?”, apalagi “Pantang Pulang sebelum Padam”. Kebesaran dan kedaulatan kita, saya rasa sebenarnya tak perlu semua itu. Ini adalah tentang kekuasaan kita, kekuasaan rakyat yang sebenarnya. Ini adalah tentang negeri, tentang kita sendirian.

Sebagai manifesto individualis, saya rasa kita akan berpendapat bahwa sebagai rakyat dan warga negara, yang terpenting bagi kita adalah situasi dan kondisi negara yang kondusif, kestabilan sosial, politik, dan ekonomi, sehingga bisa mendukung kelancaran dan progresivitas usaha dan ekonomi kita sendiri. Namun dari sisi yang lebih kolektif, meskipun naif, rasanya kita juga harus berpikir bagi negeri, bagi bangsa kita, bagi sesama kita yang masih banyak berada di area yang seharusnya tak pantas bagi tangan-tangan pemegang kedaulatan. Tentang apa yang bisa kita lakukan, tentang apa yang bisa kita pikirkan dan kerjakan, untuk kehidupan kita semua yang lebih baik, untuk negeri kita yang lebih baik. Karena bukankah itu baru benar-benar kecintaan dan pengabdian sejati dan seumur hidup bagi tanah air ini ?

Saya berpikir, tentang bagaimana kita yang menjadi rakyat ini, bisa merebut kembali kedaulatan dan kekuasaan sejati milik kita sendiri, para rakyat, dari mereka yang selalu saling memperebutkan kekuasaan atas hajat hidup kita itu. Kita tidak perlu menjadi pelanduk di tengah kaki-kaki gajah mereka yang terus memperebutkan jatah makan kita. Saya berpikir, tentang kita para rakyat yang benar-benar bersama dalam kesendirian, menunjukkan kekuatan rakyat yang otentik, mencari kembali kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, dari semua wilayah yang selalu terpinggirkan oleh mereka. Apa yang bisa kita lakukan ? Sebaiknya ada yang bisa kita lakukan, mungkin dari yang paling kecil, dari individu. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, demokrasi yang benar di negeri ini, bukanlah demokrasi dalam budaya figur, budaya panut-panutan, tapi demokrasi yang benar adalah kalau bisa meraih kedaulatan manusia, kedaulatan individu, dalam budaya individual, bukan budaya kelompok. Soekarno pun mengatakan, bahwa setiap kemajuan bangsa kita, akan diraih bukan oleh kelompok, tapi oleh individu. Kesatuan visi dalam dalam semangat individualitas. Mungkin itulah kemajuan yang sebenarnya, sesuatu yang perlu dimulai, dibiasakan, dan diteruskan, lebih dari apapun.

Kita berhasil meningkatkan produktivitas beras, kita surplus beras, sebentar lagi kita akan ekspor beras, dan tak lama lagi, para 40 juta itu (kelihatannya lebih dari itu), kaum marjinal kita, tak akan lagi menyusahkan dirinya, tak akan lagi menghina-hina dirinya dengan berada di kolong-kolong jembatan, di rumah-rumah kardus, tak akan lagi berusaha pasrah menjadi bagian yang dikasihani, bagian yang hanya bisa mengatakan kelaparan dan maunya mengantri bantuan langsung tunai layaknya pengikut Kaipang saja, menjadi bagian yang tahunya hanya menunggu kejatuhan uang dari pohon dan bisanya makan nasi aking saja. Ya, tak lama lagi, mungkin. Soe Hok Gie pernah mengatakan begini, “Rakyat semakin lama semakin menderita. Orang-orang malang, aku besertamu”. Sangat patriotik. Namun mulai sekarang luapan semangat dan solidaritas itu sebaiknya diubah, menjadi begini, “Orang-orang malang, bangunlah, kita sendirian, bangunlah, moral kita, jangan lecehkan diri kita sendiri, karena seharusnya kitalah yang paling berkuasa di sini, di negeri ini”.

Dari kolongkolong yang paling nadir, sedikit berpikir untuk negeri, untuk kita sendiri. Dan dalam ironi yang tak menentu, 5 tahun lagi, semoga tak perlu lagi dituliskan. Impian, harapan, moral, dan semangat nasionalistis para sosialis negeri ini setengah abad yang lalu yang terus bergerilya, akankah terus hidup ?

Ini negeri kita, dan kita sendirian,

Ardy Prasetya.